Mengukur Peluang Penantang Ahok di Pilkada DKI Jakarta 2017

MANILKA Research and Consulting menyelenggarakan survei preferensi politik masyarakat DKI Jakarta menjelang pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022.

Pengumpulan data dilakukan pada 2-7 Juni 2016 melalui wawancara tatap muka dengan menggunakan kuesioner terstruktur. Jumlah sampel sebanyak 400 responden yang tersebar di lima wilayah kota administrasi dan satu kepulauan (Jakarta Utara, Jakarta Selatan, Jakarta Pusat, Jakarta Barat, Jakarta Timur, danKepulauan Seribu). Survei ini menggunakan metode acak bertingkat (multistage random sampling) dengan margin of error ± (4,9%)pada tingkat kepercayaan 95%.

Dalam survei ini, Managing Director MANILKA Herzaky Mahendra Putra menjelaskan, pihaknya mendapatkan sejumlah temuan menarik.  Pertama, dari elektabilitas top of mind, sebanyak (49,3%) masyarakat menyebut nama Gubernur Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) saat diberi pertanyaan siapa yang akan dipilih untuk menjadi Gubernur DKI Jakarta  periode 2017-2022. Posisi kedua dan ketiga ditempati oleh Ridwan Kamil sebesar (9,3%) danYusril Ihza Mahendra sebesar (6,8%).

Kedua, jika diuji elektabilitas hanya dua nama (head-to-head), nama Tri Rismaharini merupakan penantang serius karena persentase elektabilitas Ahok menjadi di bawah 50 persen yang berarti pilkada DKI Jakarta akan berlangsung dua putaran. Nama-nama penantang lainnya, seperti Yusuf Mansur danYusril Ihza Mahendra juga berpotensi menjadi kuda hitam meski elektabilitas Ahok tetap di atas 50 persen ketika dihadapkan head-to-head dengan mereka. Posisi selanjutnya adalah Sandiaga S Uno (17%) dan Adhyaksa Dault (16%).

 Ketiga,untuk kriteria utama calon Gubernur DKI Jakarta, masyarakat DKI mengharapkan Gubernur yang merakyat (33,3%), jujur dan bersih (31,8%) serta tegas (9,5%).

 Keempat,sebanyak (56,5%) masyarakat memberi dukungan jika calon Gubernur DKI Jakarta diusung oleh partai politik. Di sisi lain, jika calon Gubernur DKI berasal dari jalur independen jumlah masyarakat yang memberi dukungan juga sama banyaknya (56,5%). Hal ini mengindikasikan bahwa persoalan dukungan parpol atau jalur independen bukanlah hal yang menjadi penentu pilihan masyarakat DKI Jakarta.

Dalam survei ini, Manilka Research & Consulting juga menggali isu mengenai evaluasi kinerja Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta. Sebanyak (67,5%) masyarakat mengaku puas terhadap kinerja Pemprov DKI Jakarta di bawah kepemimpinan Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Saiful Hidayat.

Isu kinerja yang diapresiasi diantaranya adalah kemudahan akses kesehatan (69,3%), pendidikan yang terjangkau (65,5%) dan penanganan banjir (54%). Di sisi lain, kinerja pemprov DKI di bidang penanganan kemacetan, pengangguran dan harga sembako yang terjangkau mendapatkan porsi ketidakpuasan paling tinggi. Kemacetan mencatat ketidakpuasan masyarakat sebesar (77,0%), sementara pengangguran sebesar (72,2%), dan harga sembako yang terjangkau sebesar (71,5%).

Ironisnya, dua dari tiga isu yang mencatat ketidakpuasan masyarakat paling tinggi merupakan persoalan yang dianggap oleh pemilih DKI Jakarta paling tinggi urgensinya. Tingkat urgensi pengangguran sebesar (91,5%) dan kemacetan sebesar (90,8%).

(press release Manilka, 19 Juni 2016)